Rocky Gerung: Indeks HAM Turun Artinya Penegakan Hukum Otoriter

VIVA – Pengamat politik dan filsafat Rocky Gerung membantah pernyataan Politikus Partai Golkar Nusron Wahid soal hukum Indonesia yang tajam ke mana-mana. Menurutnya, contoh kasus yang disampaikan oleh Nusron hanya menggunakan “kacamata” dari dalam yang bisa ditambah atau pun dikurangkan.

Untuk membuktikan bahwa jaminan keadilan itu diterima oleh semua orang, Rocky menilai seharusnya memakai kacamata internasional. Hal itu diungkapkan Rocky dalam acara Indonesia Lawyers Club atau ILC di tvOne dengan topik “Potret Hukum Indonesia 2019 : Benarkah Tajam Sebelah?”, Selasa 12 Februari 2019. 

“Coba pakai kacamata luar, diaudit eksternal karena pasti lebih bermutu dibanding internal. Indeks hak azasi manusia itu turun. bukankah dipromosikan ada penegakan hukum? Harusnya indeksnya tidak turun, artinya penegakan hukum itu otoriter. Kalau penegakan hukum indeksnya naik artinya demokratis,” kata Rocky lagi.

Menurut dia, penilaian internasional terkait turunnya penegakan hukum juga bisa dipakai untuk kasus lain. Misalnya saja, studi Bank Dunia yang menegur Indonesia soal infrastruktur karena kontrak swasta dibatalkan untuk dialihkan ke BUMN.

Lihat Juga

“Kalau dari kacamata luar kita ada masalah. Ini kan tidak ada hubungannya dengan Pilpres,”  kata Rocky.

Rocky melanjutkan, jika penegakan hukum lebih berat sebelah kepada pemerintah juga akan bisa menyebabkan ketidakpastian dalam hal investasi. Oleh karena itu tak berdampak pada hukum semata.  

“Kalau berat kepada perintah penguasa maka investasi tidak ada kepastian,” katanya. (mus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *